Disclaimer : Seperti video-video Pandji, tulisan gue ini tentu saja bias. Bias terhadap pandangan politik gue, informasi yang gue terima dan cara gue berpikir. Like every other article on the internet, take this with a pinch of salt.

Jadi, kalian udah nonton video Pandji di Youtube? Yang judulnya ‘Kenapa Ahok Kalah?’ Coba nonton dulu, biar nanti mengerti apa yang gue omongin.

Oke, here we go.

Intinya video Pandji adalah, dia berusaha menjelaskan kenapa Ahok kalah di Pilkada DKI kemaren. Ada beberapa poin yang gue dapat, antara lain.

  1. Karena alasan agama

Bagian ini Pandji mengakui kalau Ahok kalah karena agama, meskipun bukan satu-satunya alasan. Pandji juga menyitir pidato Bung Karno pada saat pembentukan Pancasila.

“Muslim malah dianjurkan untuk memilih muslim” – bahkan menurut Bung Karno, sang pencetus Pancasila.

Gue setuju sepenuhnya. Dalam demokrasi, nggak ada alasan yang salah dalam memilih seseorang, baik karena alasan agama, alasan program-programnya yang lebih baik, atau sesederhana karena dia tetangga gue.

Nggak ada.

Tapi menyamakan isi pidato Bung Karno waktu itu, lalu menyamakan dengan kondisi Pilkada DKI nggak bisa dilakukan begitu saja.

Inti pidato Bung Karno waktu itu (gue ampe baca transkrip pidatonya demi nulis ini), ingin memberikan jaminan kepada kaum agamis (satu dari tiga kekuatan besar pada waktu itu : agamis, nasionalis, dan komunis), untuk tetap mengikuti koridor demokrasi. CMIIW.

Agar setiap permasalahan sebaiknya dilakukan dengan musyawarah, bukan dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (perang dan pertumpahan darah misalnya).

Lalu bandingkan dengan pilkada DKI, dimana situasi pemilihan kepala daerah yang harusnya adil malah dipenuhi fitnah, intimidasi, provokasi, ancaman, dll.

Pandji mau menutup mata dan menganggap kalau Pilkada DKI kemaren dilakukan secara adil? Bahwa setiap pemilih di Jakarta bebas memilih tanpa tekanan dan intimidasi?

Gue nggak beranggapan seperti itu.

Pandji nggak memberikan poin-poin lain di videonya. Dia hanya memberi justifikasi kenapa muslim harus memilih muslim. Udah.

Gue berpendapat, orang-orang harus memilih pemimpin itu dari kinerjanya, dari rekam jejak, dari program-programnya.

Masa demokrasi kita nggak berkembang dari jaman Bung Karno berpidato tahun 1945 ampe tahun 2018? Tujuh puluh tahun lebih kita nggak belajar apa-apa?

Karena kalau konsep ‘politik identitas’ itu dibiarkan terus berkembang, Indonesia akan terpecah belah. Orang akan memilih seseorang hanya karena ‘identitas’nya sama. Hitam memilih hitam, putih memilih putih, belang memilih belang.

Gue nggak melarang dan bukan anti kepada ‘muslim memilih muslim’ tapi harusnya kita bisa lebih baik dari ini. Ada faktor lain seperti kapabilitas dan integritas yang jadi pertimbangan. Bukan cuma sebatas identitas.

Kita bisa lihat sendiri lah ketika Pilkada DKI selesai, kasus-kasus gesekan antar agama mulai rutin terdengar. Sama seperti kasus rasisme yang meningkat di Amerika sejak Trump terpilih jadi presiden US.

Istilah-istilah “rebut kembali”, “pribumi” atau “XXX akan kita Jakarta-kan” dibawa-bawa di pilkada daerah lain. Ini sisa-sisa sampah pilkada DKI yang harusnya jangan dibawa lagi.

Politik identitas akan mengubah setiap pilkada menjadi ‘kami vs mereka’. Kalau pola pikirnya seperti itu, kebencian akan terus tersisa meskipun pilkadanya sudah selesai. Harusnya, setiap kontestasi politik di Indonesia dasar pemikirannya adalah ‘sama-sama dari kita, tapi yang satu punya program/kemampuan yang lebih baik.’

  1. Ahok bukan politisi yang baik.

Fine, gue juga setuju statement Pandji masalah ini.

Kita bisa lihat sendiri lah karakter Ahok yang emang beda sendirian. Nggak pandang bulu, nggak ada kompromi. Dan buat para pendukungnya, malah hal ini yang membuat Ahok makin dikagumi. Rasanya kami sudah bosan dengan tipikal politisi di Indonesia.

Ahok nggak bisa datang ke kelompok-kelompok intoleran, dan saling memuji demi mendapatkan suara.

Ahok bukanlah politisi yang saling memuji politisi lain di depan media. Yang bisa menyenangkan semua pihak. Karena untuk menjalankan kebijakan, akan selalu ada orang-orang yang gak suka ama lo. Itu fakta yang nggak bisa dihindari.

Gubernur sekaliber Ali Sadikin aja nggak semua orang suka.

Pandji di video nya sempat bilang “Ahok might be a good governor, but he’s a bad politician.” (Jadi Pandji mengakui nih kalau Ahok gubernur yang lebih baik dari Anies? hehe)

Anies might be a better politician. Gue setuju.

Tapi kayaknya Pandji lupa kalau Pilkada (meskipun gubernur adalah jabatan politis) DKI itu adalah memilih gubernur, bukan memilih politisi.

Karena dalam situasi saat ini, Jakarta butuh gubernur yang baik, bukan cuma sekadar politisi yang baik, yang bisa bersikap manis ke semua orang.

Harusnya ketika seseorang menjadi gubernur, kita mempertimbangkan kapabilitasnya, hasil kerjanya, rekam jejaknya, jujur apa nggak, bukan semata-mata dia politisi yang baik atau tidak.

Karena ketika semua proses Pilkada selesai, ada jutaan orang yang mengantungkan hidupnya kepada kebijakan-kebijakan seorang gubernur. Kebijakan yang kadang-kadang nggak populis (kayak menggusur, dll).

Pandji bilang kalau Ahok nggak bisa merebut simpati mayoritas masyarakat Jakarta, seperti halnya Hillary Clinton di pilpres Amerika. Malah Trump yang berhasil.

Jadi kemana harus kita buang karakter-karakter utama seorang pemimpin kayak integritas dan kapabilitas? Harusnya kita beranjak dari kapabilitas baru ke popularitas, bukan sebaliknya.

Apa Indonesia harus mengikuti US yang memilih Trump jadi presiden padahal tau Hillary adalah kandidat yang lebih baik?

Haruskah kita buang kepentingan jangka panjang demi kepentingan jangka pendek?

  1. Buzzer Ahok yang emosional dalam mendukung Ahok di socmed.

Ini juga benar, ada buzzer-buzzer Ahok yang kemaren terlalu emosional dalam membela Ahok. Yang bikin gue kadang jadi heran sendiri. Tapi di sisi Anies juga banyak yang kayak gini. Banyak banget malah.

Trus kenapa ini nggak jadi masalah?

Gini, menurut gue, media sosial itu udah terbelah menjadi dua kubu. Entah lo Anies, atau Ahok.

Nggak ada swing voters media sosial. Jadi faktor ini bukan jadi faktor pembeda lagi.

Liat aja hasilnya. Di putaran pertama, suara Ahok itu 42.99%, Agus dapet 17.07%, dan Anies dapat 39.95%.

Di putaran kedua, Ahok dapet 42% dan Anies dapet 58%. Artinya, hampir semua suara pemilih Agus pindah ke Anies.

Jadi apa mungkin 17% pindah ke Anies hanya karena sikap buzzer Ahok yang terlalu sentimental di media sosial?

Nggak.

Orang-orang ini nggak peduli itu buzzer mau ngomong apa. Ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan selain dari tingkah buzzer di media sosial.

Pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih krusial daripada kelakuan buzzer? I don’t know, mungkin intimidasi terus menerus yang mereka alami? Ancaman jenazah tidak dishalatkan mungkin? Politisasi khutbah Jumat mungkin?

Yang jelas, lebih penting dari sekedar kelakukan buzzer di media sosial.

Sayangnya, nggak ada penelitian resmi mengenai ini. So, it’s his words against mine. Kalian tinggal pilih aja yang mana yang lebih masuk akal.

***

Sebagai penutup, ada beberapa hal yang pengen gue highlight.

Cukuplah di Jakarta saja. Cukup Jakarta yang mengalami perpecahan karena pilkada. Nggak usah dibawa ke daerah lain.

Video Pandji gue liat cuma sebatas justifikasi atas posisi dia di Pilkada DKI kemarin. Lebih ke “We saw your candidate’s weaknesses, and don’t blame us for exploited it.” Very pragmatic. And I don’t think it’s for a greater good.

He’s a very good marketer. He puts his words into your mind. Tapi kadang, kalau nggak diimbangi dengan sumber yang lain, banyak orang yang akan menganggap itu sebagai kebenaran yang absolut.

Menarik melihat Pandji kembali ngomongin politik sejak lama hiatus dari dunia ini. Pertanyaan besarnya tentu : Kenapa? Pandji sudah memberikan kode kalau dia akan maju nyaleg di pemilu berikutnya. Dan menarik melihat Pandji mulai kampanye di media sosial lagi. Sepertinya Pandji tau betul kalau (calon) konstituennya adalah mayoritas pemilih Ahok (kelas menengah yang punya akses ke media sosial). Makanya kampanyenya dilakukan di Twitter dan Youtube. Jadi di penutup videonya, Pandji ngomong “demi Indonesia”, gue nggak percaya. Karena kalau demi Indonesia, argumen Pandji nggak akan seperti itu. Dia nggak akan membela penerapan politik identitas yang memecah belah. Mungkin alasan yang lebih tepat adalah “demi karir politik gue”.

Benar, tidak ada larangan muslim memilih muslim. Anda tidak perlu menjustifikasi pilihan anda di pemilu. Memilih berdasarkan agama itu boleh kok. Tapi jangan lupa, ada juga orang-orang yang memilih nggak berdasarkan agama. Nggak perlu dikafir-kafirkan.

Move on, meskipun luka nya belum kering, tapi kayaknya kita harus udah bisa move on dari pilkada DKI. Dalam prinsip demokrasi, Anies sekarang adalah gubernur DKI. Baik untuk pemilih Anies maupun pemilih Ahok. Hormati keputusan itu. Nggak perlu lagi dinyinyirin setiap hari. Ini juga berlaku untuk kasus Jokowi dan Prabowo. Nggak perlu lagi pake istilah ‘cebong’, ‘generasi micin’, minum ‘pipis onta’ yang sekarang banyak berkeliaran.

Tahun politik 2018 dan 2019 akan segera tiba. Jadikan pilkada DKI sebagai pelajaran (at least buat gue, dan pembaca blog gue). Calon macam apa yang pengen kita pilih di 2018 dan 2019 nanti. Mau sesederhana ‘karena sama identitasnya’ atau karena punya rekam jejak dan program yang lebih baik.

Gue setuju dengan Pandji kalau harusnya nggak ada dikotomi antara Islam dan Pancasila yang sekarang terjadi. Itu bisa jalan beriringan kok.

Pilkada DKI udah selesai, ambil pelajarannya, siap-siap untuk pilkada 2018 dan pemilu 2019.

Dan yang paling penting, politik jangan baper.

 

Update : 2 Maret 2018.

Melihat perkembangannya, gue rasa pandji nggak akan nyaleg. Semua video, baligo, tweet, pemberitaan, kayaknya bagian dari suatu campaign (yang nggak tau apaan).

Anyway, like I said earlier. He is a very good marketer.