Artikel ini gue buat untuk salah satu koran lokal di Aceh, berisi opini gue tentang kenaikan harga bbm. Kayaknya layak buat gue bagi di blog ini :

Kenaikan harga bbm seringkali disusupi oleh kepentingan-kepentingan politik pihak-pihak yang ingin menggoyang pemerintahan. Sudah sejak jaman dahulu kala, ‘emas hitam’ menjadi komoditas panas yang bisa memicu konflik antar dua pihak yang saling beradu kepentingan.

Begitu juga yang terjadi di Indonesia, setiap kali pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga eceran bahan bakar minyak, maka saat itulah gelombang penolakan langsung bermunculan. Dimulai dari politikus-politikus oposisi pemerintah, pengamat-pengamat dadakan hingga organisasi-organisasi mahasiswa yang langsung bereaksi keras terhadap kebijakan pemerintah ini.

Kenaikan harga bbm acapkali dituding memberatkan rakyat kecil karena berimbas kepada naiknya harga bahan-bahan pokok. Bukannya membedah masalahnya dengan objektif, isu bbm sering kali dijadikan tunggangan politik demi kepentingan temporer pihak-pihak tertentu.

Pertanyaan berikutnya adalah, apakah wajar pemerintah menaikkan harga bbm?

Perlu diketahui bahwa mekanisme penentuan harga eceran di era Jokowi-JK sangat berbeda dengan jaman SBY-Boediono.

Pemerintahan saat ini mematok bentuk subsidi tetap, dimana besarnya subsidi yang dialokasikan pemerintah hanya sebesar 1,000 rupiah per liternya. Dan harga eceran yang dijual akan mengikuti harga minyak dunia.

Hal ini sangat berbeda dengan pemerintahan SBY yang mengadopsi subsidi harga tetap. Dimana harga jual yang ditetapkan pemerintah akan selalu sama berapa pun harga minyak dunia.

Dilihat dari kacamata anggaran negara, kebijakan yang dianut Jokowi akan lebih sehat karena jumlah subsidi bbm di APBN akan tetap berapa pun harga minyak dunia saat ini. Besaran alokasi anggaran subsidi bbm di APBN-P 2015 hanya sekitar 80T atau 6% dari dari total anggaran, jauh lebih kecil dari sebelumnya yakni sekitar 210T atau 20-25% dari anggaran belanja pemerintah pusat.

Lalu apa yang salah dengan subsidi bbm?

Subsidi bbm adalah kebijakan populis yang dilakukan sejak jaman Soeharto untuk memicu pertumbuhan ekonomi  Indonesia.

Pada saat itu produksi minyak di Indonesia jauh lebih tinggi dari saat ini. Puncak produksi minyak di Indonesia mencapai 1.7 juta barel per hari pada tahun 1977. Dengan konsumsi harian yang jauh lebih rendah pada saat itu, kebijakan minyak murah tentu sangat logis untuk dilakukan.

Berbeda dengan kenyataan saat ini, produksi minyak harian Indonesia yang cuma berkisar 800ribu barel tidak bisa memenuhi permintaan harian yang mencapai 1.7-1.8 juta barel per harinya. Selisih inilah yang harus dipenuhi pemerintah melalui impor minyak. Ketidakmampuan kilang-kilang tua di Indonesia untuk beroperasi secara efisien dan ekonomis juga semakin memperparah keadaan ini.

Dan dengan tetap memaksakan subsidi bbm atau kebijakan minyak murah, otomatis akan membebankan anggaran belanja pemerintah hanya untuk menutupi keran impor minyak dari luar negeri. Pemerintah tidak bisa mengalokasi anggarannya ke area-area yang lebih produktif seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesehatan atau bahkan militer.

Subsidi bbm adalah kebijakan salah sasaran yang memicu penggunaan energi yang berlebihan. Lihat saja saat ini dimana banyak sekali rumah tangga yang memiliki lebih dari satu mobil yang masih mengkonsumsi premium, yang notabene adalah bbm bersubsidi.

Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan bbm di luar negeri, dimana bbm bukan hanya tidak disubsidi tetapi juga dikenakan pajak sehingga harganya lebih mahal. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan konsumsi bbm yang tidak perlu.

Dua hal yang mempengaruhi harga jual bbm saat ini adalah harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Dengan meningkatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, harga beli minyak dari luar negeri tentu saja akan ikut meningkat karena harga jual yang ditetapkan dalam dolar.

Jadi penulis berpendapat bahwa gelombang untuk menurunkan pemerintahan saat ini bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan. Pemerintahan yang baru berjalan sekitar lima bulan terlalu prematur untuk dikatan salah kelola. Anggarannya saja baru disahkan DPR di bulan Februari 2015. Maka mari kita beri waktu untuk pemerintah untuk menjalankan fungsinya sambil tetap mengkritisi kebijakannya.

Pencabutan subsidi bbm tentu saja akan menimbulkan penolakan. Kebijakan salah sasaran ini sudah berlangsung puluhan tahun yang menimbulkan kenyamanan yang memabukkan bagi semua rakyat Indonesia.

Secara jangka pendek, kenaikan harga bbm akan diikuti oleh naiknya harga bahan-bahan pokok. Tapi jika dilihat dari tujuannya, pengalihan subsidi bbm yang besarnya mencapai ratusan triliun rupiah ke sektor produktif tentu saja adalah hal yang tepat untuk dilakukan saat ini. Besarnya anggaran belanja infrastruktur dalam APBN-P yang hampir menyentuh 300 triliun tentu saja menjadi ruang gerak fiskal yang nyaman bagi pemerintah untuk menggerakkan ekonomi Indonesia.

Tentu saja kebijakan ini bukannya tanpa cela. Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Pertamina, harusnya lebih terbuka dalam menyampaikan mekanisme penetapan harga jual bbm kepada masyarakat. Bukannya hanya sekedar menyebutkan kalau harga jual bbm sudah mencapai nilai keekonomiannya tanpa adanya hitung-hitungan yang jelas.

Pemerintah juga hendaknya menyiapkan rencana cadangan seandainya harga minyak dunia mulai kembali ke level normal di angka sekitar $100 per barel, dengan menetapkan ambang batas harga jual eceran bbm maksimal kepada masyarakat.

Campur tangan pemerintah di pasar juga sangat diperlukan untuk mengintervensi kenaikan harga bahan-bahan pokok imbas dari naiknya harga jual bbm. Hal ini perlu dilakukan untuk melawan spekulan-spekulan yang bermain dibalik naik turunnya harga bbm.

Di sisi lain, pengawasan penggunaan anggaran yang sebegitu besarnya harus dilakukan jauh lebih ketat, agar tujuan pembangunan infrastruktur dapat tercapai tanpa adanya korupsi dan penyimpangan anggaran yang lazim dilakukan saat ini. Sehingga slogan ‘pengalihan subsidi bbm’ tidak hanya sebatas retorika semata.

Semua itu perlu dilakukan secara sinergis demi bergulirnya roda ekonomi yang lebih baik, pembangunan yang segera berjalan dan Indonesia yang lebih maju.

 

Keterangan penulis :

Tirta Prayudha.

Mahasiswa Aceh di University of Aberdeen, UK. Program MBA, spesialisasi di Energy Management. Penerima beasiswa LPSDM, Pemerintah Aceh.